Begini KAA Dipersiapkan di Konferensi Bogor

BANDUNG, MUSEUM KAA – Mempersiapkan KAA bukan soal mudah. Apalagi pertemuan antar benua itu merupakan kali pertama bukan saja bagi Indonesia tapi juga bagi semua bangsa Asia Afrika.

Pemerintah Indonesia mematangkan persiapan KAA dalam Konferensi Bogor di penghujung tahun 1954. Dalam konferensi itu, pemerintah Indonesia turut mengundang hadir para Perdana Menteri peserta Konferensi Kolombo lainnya.

Konferensi ini atas persetujuan Presiden Sukarno digelar di Istana Presiden Bogor mulai tanggal 28 hingga 29 Desember 1954. PM Ali Sastroamidjojo mengusulkan urutan topik pembicaraan dalam Konferensi Bogor.

Sedikitnya, menurut PM Ali, demi kelancaran KAA ada enam topik utama yang perlu segera dibahas di Konferensi Bogor. Di antaranya, tujuan, sponsor, waktu dan lamanya, tingkat delegasi, agenda, dan daftar negara yang akan diundang.

Usul PM Ali ini disetujui. Satu per satu topik mulai dibahas. Soal maksud dan tujuan KAA tidak terlalu menyita waktu. Sebab, sebagian besar isinya merujuk pada pendapat PM Ali selama ini tentang pentingnya KAA.

Memasuki soal sponsor, Indonesia secara konsensus ditunjuk sebagai sponsor utama. Konsekuensinya, Indonesia berkwajiban memperbaiki gedung, jalan, peralatan komunikasi, dan termasuk bertanggung jawab dalam keamanan. Sementara, empat negara lainnya turut sebagai sponsor dan memikul biaya konferensi.

Akan halnya waktu dan lamanya KAA, awalnya disepakati selama sepuluh hari dan diadakan pada minggu terakhir bulan April 1955. Selanjutnya, tingkat delegasi yang akan hadir disepakati setingat Perdana Menteri atau sekurang-kurangnya Menteri Luar Negeri.

Khusus agenda, Konferensi Bogor tidak mengatur secara khusus soal ini. Menurut kesepakatan, agenda disesuaikan saja dengan maksud dan tujuan KAA. Demikian pula terkait prosedur KAA, pembahasan dalam konferensi ini memutuskan menyerahkannya kepada negara-negara peserta KAA saja.

Keputusan ini yang cenderung tidak mengikat terlalu ketat negara peserta KAA dengan prosedur dan agenda yang panjang terbukti kelak sangat efektif mendorong tercapainya kesepakatan. Peneliti Sejarah KAA Wildan Sena Utama dalam karyanya Vision for the Future: The Bandung Conference 1955 mengungkapkan, hal itu kelak dikenal sebagai sisi informal KAA.

Sisi ini terbukti cocok dijalankan selama KAA. Pasalnya, sebagian besar negara peserta KAA datang dari berbagai sistem pemerintahan, ekonomi, politik, dan ideologi yang sangat beragam.

Masalah mulai muncul ketika membahas undangan negara peserta KAA. Para Perdana Menteri telah memperkirakan akan ada sejumlah negara Asia dan Afrika yang ragu-ragu untuk hadir atau malah memutuskan tidak hadir.

Pertama, selain negara peserta KAA yang syaratnya harus sudah merdeka, maka daerah-daerah yang belum merdeka perlu dipastikan perlu atau tidak diundang. Kedua, negara yang sudah merdeka diizinkan atau tidak mengirimkan delegasinya sebagai peninjau saja.

Dua hal ini cukup lama dibahas. Pasalnya, sikap ragu-ragu yang muncul kala itu dari sejumlah negara calon peserta KAA lebih banyak dilatari oleh kekhawatiran soal pengakuan terhadap perbedaan sistem ideologi setiap negara.

Untuk itu, sebagai solusinya Konferensi Bogor merumuskan prinsip yang tercantum dalam komunike akhir Konferensi Bogor, “Para Perdana Menteri menegaskan negara penerima undangan yang bersedia hadir tidak berarti mengubah pendirian negara yang bersangkutan.”

Berkat prinsip ini, KAA sukses dihadiri dua puluh empat negara peserta dan lima negara sponsor.

Sumber: Museum KAA

Share