Ini Topik Paling Alot di KAA

BANDUNG, MUSEUM KAA – Pembahasan terberat dalam sepekan KAA enam puluh lima tahun silam adalah topik hidup berdampingan secara damai. Topik ini menyangkut upaya memajukan perdamaian dan kerja sama dunia. Sejak digulirkan pada Jumat sore, 22 April 1955 dalam Sidang Komite Politik di Gedung Dwi Warna, topik ini belum tuntas hingga sesi berakhir pada hari itu. Sebab, muncul dua pandangan yang saling tarik-menarik.

India, Birma, Indonesia Mesir, dan RRC berpihak pada prinsip hidup berdampingan secara damai. Mereka tidak menyetujui adanya blok militer, baik blok militer bentukan Blok Barat ataupun bentukan Blok Timur. Sementara itu, Irak, Turki, Pakistan, Filipina, dan Thailand berada pada pihak yang menyokong adanya blok militer. Selain itu, negara-negara ini bersikap skeptis terhadap prinsip hidup berdampingan secara damai.

Buku Sejarah Diplomasi Indonesia dari Masa ke Masa (Buku II Periode 1950-1990) mendokumentasikan perdebatan itu dengan rinci, termasuk para negara penyokong dan pengkritik konsep hidup berdampingan secara damai. Sedangkan memoar Roeslan Abdulgani The Bandung Connection menguraikan lima prinsip hidup berdampingan secara damai yang menjadi pusat perdebatan itu.

Prinsip-prinsip itu, seperti yang ia tulis dalam Bab 5 di halaman 42, meliputi prinsip saling menghargai terhadap integritas dan kedaulatan teritorialnya masing-masing, prinsip non-agresi, prinsip tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing, prinsip persamaan dan saling menguntungkan secara timbal balik, dan yang terakhir, prinsip hidup berdampingan secara damai.

Penyokong

Menurut buku terbitan Kementerian Luar Negeri RI tahun 1997 itu, yang pertama kali mengawali pemaparan adalah Perdana Menteri Birma U Nu. Dalam situasi dunia saat itu, ujarnya, dengan segala perbedaan kepentingan, keadaan menjadi makin kritis. Berbagai senjata konvensional dan nuklir diandalkan sebagai kekuatan utama. Sebab itu, tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali hidup dengan tenggang rasa dan saling menghormati, terutama dalam suasana perbedaan pendapat, perbedaan ideologi, dan perbedaan sistem politik.

Perdana Menteri U Nu melanjutkan, peserta KAA harus mempunyai keberanian hidup damai satu dengan lainnya. Untuk itu imbuhnya, kedaulatan dan kesatuan teritorial harus dijunjung dan dihormati sesuai prinsip non-intervensi dan non-agresi. Di samping itu, kerja sama demi menjamin kesamaan derajat dan saling menguntungkan harus dikembangkan.

Ini satu-satunya alternatif, yaitu hidup berdampingan secara damai. Ini disebut dengan istilah peaceful co-existence,” pungkasnya.

Pernyataan Perdana Menteri U Nu itu lantas diikuti pernyataan yang kurang lebih sama oleh ketua delegasi Liberia, Kamboja, Jepang, dan Indonesia.

Pengkritik

Akan tetapi, di sisi lain muncul pendapat lain tentang prinsip hidup berdampingan secara damai. PM Pakistan M. Ali Boghra menganggap lima prinsip hidup berdampingan secara damai jauh dari mencukupi untuk menjamin perdamaian.

Menurutnya, hidup berdampingan secara damai adalah dampak, bukan penyebab. Sebab itu, hanya dapat berjalan bila disertai dengan ketentuan-ketentuan internasional lainnya. Maka, Perdana Menteri Pakistan itu mengusulkan agar lima prinsip hidup berdampingan dapat disempurnakan dengan dua prinsip tambahan lagi.

Dua prinsip itu adalah prinsip self-defense secara sendiri-sendiri atau secara kolektif yang sesuai dengan ayat 51 dari piagam PBB dan prinsip kewajiban menyelesaikan persengketaan internasional dengan cara damai, yaitu dengan perundingan dan arbitrasi.

Pendapat yang kurang lebih sama dikemukakan pula oleh Irak. Irak sangat skeptis mengenai arti hidup berdampingan, terutama untuk hidup berdampingan dengan konsepsi komunisme yang pada setiap saat dan setiap tempat senantiasa dapat melakukan subversi. Untuk bersedia hidup berdampingan dengan damai, menurut Irak, harus ada upaya pelucutan ideologi atau yang ia sebut sebagai ideology disarmament. Secara umum Irak sependapat dengan garis pendapat Pakistan.

Selain Pakistan dan Irak, Turki ternyata lebih tajam lagi. Istilah hidup berdampingan dinilainya terlalu skeptis. Berdasarkan pengalaman Turki, setelah Perang Dunia II negara ini tidak dapat berpangku tangan terhadap kejadian yang dialami negara Eropa Timur.

Kala Amerika Serikat dan Eropa Barat sedang melaksanakan pembangunan secara besar-besaran dalam program Marshall Plan, Eropa Timur menjadi mangsa komunis. Satu per satu negara Eropa Timur menjadi korban. Itu sebabnya Turki memilih bergabung dengan NATO. Menurut penilaian Turki, NATO adalah organisasi pakta pertahanan dengan sistem defensif, bukan agresif.

Perdebatan soal prinsip ini ternyata memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Hingga Jumat petang itu, kesepakatan belum tercapai. Sejarah KAA kelak mencatat kesepakatan itu baru terwujud di penghujung hari pelaksanaan KAA.

Sumber: Museum KAA

Share