Irian Barat dalam KAA

BANDUNG, MUSEUM KAA – Delegasi asal Suriah dalam sidang tertutup Komite Politik KAA yang berlangsung di Gedung Dwi Warna mengungkap soal Irian Barat ke dalam forum. Meski sempat melalui diskusi yang hangat, akhirnya seluruh delegasi sepakat mendukung penyelesaian soal Irian Barat.

Sesudah pembicaraan soal Palestina pada Rabu, 20 April 1955, hari berikutnya Kamis, 21 April 1955 dalam sidang Komite Politik mengemuka pertukaran pendapat yang membahas Afrika Utara dan Irian Barat.

Buku Sejarah Diplomasi Indonesia dari Masa ke Masa (Buku II Periode 1950-1960) terbitan Kementerian Luar Negeri RI tahun 1997 mencatat dengan baik berjalannya diskusi soal Irian Barat di KAA. Dua memoar dari Ketua KAA PM Ali Sastroamidjojo Tonggak-tonggak di Perjalananku (1974) dan Sekretaris Jenderal KAA Roeslan Abdulgani The Bandung Connection (1980) merekam hal serupa dengan baik.

Dikisahkan, khusus mengenai Irian Barat sejak semula Indonesia dengan sengaja tidak mencantumkan dalam agenda konferensi. Presiden Soekarno pun bahkan dalam pidato pembukaannya tidak menyebut sepatah katapun tentang Irian Barat. Begitu juga Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.

Sebab, Indonesia menghindarkan kesan seakan-akan sebagai sponsor, pengatur, dan tuan rumah KAA bermaksud mempergunakan forum KAA untuk kepentingan sendiri. Indonesia yakin sepenuhnya soal Irian Barat pasti akan dikemukakan oleh negara lain.

Suriah Mengangkat Soal Irian Barat

Dugaan itu terbukti. Ternyata benar dalam pidato yang disampaikan Ketua Delegasi Suriah, ia menyinggung soal Irian Barat. Ia menyebut satu peninggalan dari imperialisme dan kolonialisme di Asia dan Afrika. Soal Maroko, Tunisia, Algeria, dan Palestina seluruhnya adalah warisan imperialisme. Irian Barat jelas adalah wilayah Republik Indonesia.

Menteri Luar Negeri Indonesia Mr. Sunaryo kemudian diminta memberikan penjelasan secukupnya soal Irian Barat. Sesudahnya, delegasi Suriah mengajukan agar KAA memberi dukungan penuh kepada kedudukan Indonesia dalam perjuangannya membebaskan Irian Barat. Belanda didesak agar bersedia membuka kembali perundingan dengan Indonesia.

Perbedaan Pandangan

Sidang Komite Politik mengusulkan menyatakan penyesalan lantaran PBB dianggap telah gagal membantu Indonesia dan Belanda mencapai persetujuan. Rumusan akhir ini berbunyi: “Konferensi Asia Afrika menyesalkan bahwa sidang umum PBB telah gagal membantu kedua pihak untuk menyelesaikan masalah itu.” Ternyata, rumusan itu masih belum memuaskan para delegasi dalam sidang tertutup itu sehingga terpaksa diserahkan kepada panitia kecil.

Para delegasi belum merasa puas lantaran ada perbedaan paham dalam kata menyesalkan. Delegasi Turki menganggap, rumusan itu memberi arti pencelaan terhadap PBB. Seharusnya dan tidak sepantasnya mencela PBB, bahkan seyogyanya malah menjunjung tinggi cita-cita PBB.

Turki mengusulkan agar bagian terakhir dari resolusi Suriah itu ditiadakan. Pendapat Turki itu didukung oleh delegasi Pakistan, Irak, dan Iran. Sedangkan India dan delegasi lainnya mengatakan, penyesalan tidak mengandung arti pencelaan. Hal itu lantas diserahkan kepada delegasi Indonesia, apa yang dikehendaki Indonesia akan diterima oleh sidang.

Indonesia cenderung menerima usul Suriah. Di tengah-tengah pertukaran pikiran kata menyesalkan, juru bicara delegasi Libanon Charles Malik yang sangat terkenal dalam forum PBB mengatakan, bahasa memang sering menimbulkan salah paham, khususnya bahasa internasional. Sebab itu menurutnya, rumusan bahasa harus diteliti secara menyeluruh.

Peran Mr. Sunario dan Irian Barat dalam Komunike Akhir KAA

Sidang Komite Politik akhirnya membentuk panitia kecil. Panitia ini terdiri dari wakil Indonesia, Suriah, Birma, China, Iran, Turki, Libanon, Thailand, dan Irak. Menlu Sunario dipilih sebagai ketuanya.

Karena Indonesia juga menganggap kata penyesalan adalah berat, akhirnya dengan maksud mencapai konsensus yang menyeluruh, rumusan itu diperlunak. Penyesalan dihapuskan dan diganti dengan kata mengharapkan PBB akan membantu.

Keputusan panitia kecil itu adalah sebagai berikut:

Konferensi Asia Afrika dalam hubungan pendiriannya yang tegas mengenai penghapusan kolonialisme, mendukung posisi Indonesia dalam kasus Irian Barat berdasarkan perjanjian yang ada antara Indonesia dan Belanda.

Konferensi Asia Afrika mendesak pemerintah Belanda untuk membuka perundingan sedekat mungkin, untuk melaksanakan kewajibannya dalam persetujuan yang tersebut di atas dan menyatakan harapan sungguh-sungguh bahwa PBB akan membantu pihak yang bersangkutan dalam mencari penyelesaian masalah itu.”

Setelah panitia perumus selesai, hasilnya dilaporkan kepada sidang pleno Komite Politik dan diterima dengan suara bulat. Dengan demikian, KAA memberikan dukungan moril kepada masalah Irian Barat.

Di penghujung KAA, komunike akhir KAA yang terbit pada 24 April 1955 resmi mencantumkan rumusan itu bersama dengan masalah Palestina, dan Aden di Yaman.

Sumber: Museum KAA

Share