Museum KAA Gelar Diskusi Soal Bali Democracy Forum

112A2909Museum KAA untuk kedua kalinya menggelar diskusi berseri Updates from the Foreign Ministry  pada Jumat, 3 November 2017 di Ruang Pameran Tetap Museum KAA Jalan Asia Afrika No.65 Bandung. Diskusi kali ini mengusung topik Bali Democracy Forum. (Foto: Museum KAA)

BANDUNG, MUSEUM KAA — BDF (redBali Democracy Forum) satu-satunya forum demokrasi dunia yang dinamis saat ini. Lantaran, negara pesertanya terus bertambah sejak dihelat pertama kali pada tahun 2008. Itu tak lepas dari peran Indonesia selaku tuan rumah yang merancang BDF menjadi tempat yang nyaman bagi negara-negara di Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman soal demokrasi dalam semangat kebersamaan.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Devdy Risa di hadapan 130 peserta acara seminar berseri Updates from the Foreign Ministry yang bertajuk BDF pada Jumat, (3/11) di Museum KAA-Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika No.65 Bandung.

“Ini (red – BDF) agak berbeda dengan sebuah komunitas demokrasi yang ada sebelumnya, seperti Community of Democracy. Walau (red - program) cukup intens, tapi kurang bisa hidup. Sebab, semua negara pesertanya sudah memilki nilai demokrasi yang homogen,” terang Devdy Risa.

Sedangkan sebagian besar negara peserta BDF datang dari latar belakang demokrasi yang sangat majemuk. ”Komposisi negara peserta BDF adalah 30% negara demokratis, 30% negara semi demokratis, dan 30% belum demokratis,” rinci Devdy.

Devdy menerangkan, melalui BDF Indonesia berharap semua negara pesertanya dapat membagikan pengalaman terbaiknya dalam demokrasi. Selanjutnya, negara-negara itu diharapkan dapat memunculkan inisiatif mandiri menuju demokratisasi. Ini akan bermuara pada stabilitas kawasan di Asia Pasifik yang berdampak positif pada tercapainya kesejahteraan bersama.

BDF juga memiliki sebuah institut bernama IPD (redInstitute for Peace and Democracy). Institut ini sudah ada sejak tahun 2008 dan bertugas melaksanakan  kerja sama akademis dan teknis dalam pengembangan demokrasi di kawasan dengan negara-negara mitra BDF.

“BDF dirancang pada tingkat Menteri Luar Negeri. Akan tetapi, pada tahun 2012 BDF menghelat pertemuan tingkat tinggi. Saat itu hadir 12 kepala negara dan kepala pemerintahan,” imbuh Devdy.

Dalam sesi diskusi, Elnovani Lusiana – dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran – menyinggung kehadiran negara-negara non-demokratis di BDF. Menurutnya, dampak dari perubahan paradigma hard power ke soft power dalam sistem internasional adalah isu demokrasi menjadi begitu strategis dalam soft power.  Sebab, negara demokratis senantiasa dianggap aman untuk tujuan investasi. “Itu sebabnya negara-negara tadi berminat terhadap demokrasi dan mempromosikannya melalui BDF,” tegas Elnovani yang kini tengah meneliti BDF sebagai topik disertasinya.

Pertanyaan yang dilontarkan peserta seminar sebagian besar menyoroti manfaat praktis hasil BDF terutama terhadap problematika demokratisasi di negara-negara pesertanya lantaran produk akhir BDF yang tidak mengikat pada suatu kesepakatan formal.

Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan menggelar BDF X pada tangal 7-8 Desember 2017 di Bali. BDF kali ini yang mengusung tema Does Democracy Deliver? mengundang Menteri Luar Negeri dari 58 negara, 68 negara peninjau, dan 9 organisasi internasional. Dalam rangkaian itu, turut pula digelar Bali Democracy Students Conference.

Sumber: Museum KAA